You are currently viewing P2K3 | Sertifikasi Kemnaker
P2K3 | Sertifikasi Kemnaker

P2K3 | Sertifikasi Kemnaker

Mungkin sebagai orang yang awam dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih asing dengan istilah P2K3. P2K3 merupakan kependekan dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang memiliki peranan sebagai badan pembantu pada lingkungan kerja atau dapat dikatakan sebagai wadah Kerjasama pengusaha dengan tenaga kerja untuk tujuan saling mendukung dan berpartisipasi secara aktif serta efektif dalam diterapkannya keselamatan dan Kesehatan kerja pada lingkungan pekerjaan.

Perusahaan yang telah menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) beserta sistem manajemennya tentunya sudah akrab dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Sasaran dalam pelaksanaan serta pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Merupakan P2K3 paham akan peraturan mengenai keselamatan dan Kesehatan kerja, memahami dengan jelas tentang tugas serta fungsi dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), paham akan konsep dasar terkait pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, memberikan beragam rekomendasi untuk tujuan peningkatan implementasi keselamatan dan Kesehatan kerja pada manajemen perusahaan.

Tidak hanya itu, juga melaksanakan pengelolaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) untuk tujuan forum komunikasi hingga dialog dan juga Kerjasama dalam peningkatan pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan kerja pada perusahaan, serta mampu melaksanakan penyusunan program keselamatan dan Kesehatan kerja pada perusahaan.

Dasar Hukum Pembentukan P2K3 dalam Training K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER.04/MEN/1987 mengenai P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, khususnya pada Pasal 2 (dua), menyebutkan bahwa pada suatu perusahaan atau lingkungan kerja yang memiliki 100 karyawan atau lebih, atau memiliki kurang dari 100 karyawan namun di dalam bidang kerjanya menggunakan bahan atau menjalankan proses kerja yang melibatkan benda-benda yang memicu kebakaran, ledakan, keracunan, dan sejenisnya diwajibkan untuk melakukan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 3 (tiga), dikatakan bahwa untur-unsur dari keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang di dalamnya melibatkan pengusaha dengan tenaga kerja memiliki susunan antara lain Ketua, Sekretaris, Anggota yang berasal dari kedua unsur tersebut.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) melibatkan perwakilan tenaga kerja dan perusahaan dengan tujuan agar komunikasi antara perusahaan dengan tenaga kerja semakin baik dan bisa memberikan hasil kebijakan yang memberikan dampak baik serta mampu diterapkan secara maksimal dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mampu melakukan penanganan pasca kecelakaan kerja dengan tepat.

Tugas dan Fungsi (P2K3) Dibahas Dalam Training K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) memiliki tugas antara lain memberi saran atau masukan serta pertimbangan kepada pihak pengusaha khususnya masalahkeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), baik jika diminta ataupun dengan inisiatif sendiri.

Selain memiliki tugas di atas, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) juga memiliki fungsi sebagai berikut:

  1. Melakukan pengumpulan data dan juga pengolahan data terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  2. Memberikan bantuan untuk memberikan penjelasan pada tenaga kerja tentang beragam faktor bahaya pada tempat kerja yang bisa menganggu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk didalamnya bahaya ledakan dan kebakaran dan cara penanggulangannya, faktor yang memberikan pengaruh efisien serta produktivitas dalam pekerjaan, cara aman serta cara melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan K3, dan sebagainya;
  3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) memberikan bantuan pada para pengusaha maupun pengurus berupa:
  • Memberikan bantuan dalam menentukan alternatif terbaik berupa koreksi;
  • Memberikan bantuan berupa pengembangan sistem kendali bahaya khususnya tentang K3;
  • Memberikan evaluasi sebab terjadinya kecelakaan kerja, penyakit dalam lingkungan pekerjaan, dan pilihan Langkah penanganan yang tepat;
  • Memberikan penyuluhan serta pengembangan dna penelitian pada bidang yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), higienis dalam perusahaan, serta ergonomic;
  • Melaksanakan pemeriksaan secara rutin terkait perangkat keselamatan kerja;
  • Melaksanakan pengembangan pelayanan Kesehatan bagi para tenaga kerja;
  • Melaksanakan pengembangan laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pemeriksaan laboratorium secara rutin dan memberikan interpretasi pemeriksaan tersebut;
  • Melaksanakan penyelenggaraan administrasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), higienis dalam lingkungan kerja, dan Kesehatan di lingkungan kerja; dan
  • Memberikan bantuan pada pimpinan perusahaan serta melaksanakan penyusunan kebijaksanaan manajemen serta panduan kerja sebagai upaya peningkatan keselamatan kerja, ergonomik, dan terkait gizi tenaga kerja.

Pentingnya P2K3 Berdasarkan Peran Dijelaskan Dalam Training K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Berikut beberapa uraian peran beserta kewenangannya pada Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3):

Ketua, dengan wewenang sebagai berikut:

  • Menjadi pimpinan dalam rapat pleno Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) atau menunjuk anggota lain untuk menjadi pimpinan rapat;
  • Menjadi penentu Langkah serta kebijakan untuk tujuan mencapai program-program Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
  • Menjadi penanggung jawab pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) kepada Disnakertrans Kota setempat;
  • Menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan program pada direksi;
  • Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terlaksananya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perusahaan.

Sekretaris, dengan wewenang sebagai berikut:

  • Melaksanakan pembuatan rapat dengan notulen;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi berupa surat-surat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
  • Melakukan pencatatan data terkait keselamatan dan Kesehatan kerja (K3);
  • Memberi bantuan serta saran yang dibutuhkan oleh pengurus lain untuk tujuan tercapainya program-program Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
  • Membuat pelaporan pada dinas ketenagakerjaan atau instansi lain mengenai kondisi serta Tindakan yang berbahaya pada tempat kerja.

Anggota, dengan wewenang sebagai berikut:

  • Melaksanakan program yang sudah ditetapkan sesuai bagiannya masing-masing;
  • Memberikan laporan pada ketua mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Dalam pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), terdapat Langkah pembentukan pada suatu perusahaan, yaitu perusahaan tersebut wajib untuk memastikan kebijakan keselamatan dan Kesehatan kerja dengan cara tertulis. Pimpinan perusahaan kemudian harus melakukan inventarisasi daftar anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan juga memberikan arahan singkat dan jelas pada anggota terkait tentang kebijakan-kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan terkait.

Setelah Langkah tersebut, perusahaan wajib untuk melaksanakan konsultasi tentang pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk dilakukan pengkajian serta disahkan dengan melalui surat keputusan serta pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), yang selanjutnya akan dilaksanakan pelantikan anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan resmi. Kemudian, perusahaan akan memberikan laporan tentang pelaksanaan program oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) kepada dinas tenaga kerja terkait dengan rutin.