Sertifikasi BNSP 5 – Ahli Madya K3 Umum

Online
Pengantar Program

Ahli Madya K3 Umum diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari penerapan sistem manajemen K3. Posisi Ahli Madya K3 setingkat lebih tinggi dari Ahli Muda K3. Jika sebelumnya telah menjadi Ahli Muda K3 selanjutnya perlu 3 tahun pengalaman agar bisa naik ke Ahli Madya.

Wewenang Ahli Madya K3 lebih banyak sehingga perlu program pelatihan lanjutan yang memberikan sertifikasi resmi. Wewenangnya meliputi penentuan program K3 perusahaan, pengawasan, menetapkan rekomendasi teknis, evaluasi, sampai pengembangan K3 di lingkungan kerja.

Adanya program pelatihan resmi bisa membantu mewujudkan Ahli Madya K3 yang kompeten. Ini bisa meningkatkan citra perusahaan dengan penerapan sistem K3 yang telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Tujuan Program
  1. Memahami dan mampu menjalankan tugas Ahli Madya K3 Umum.
  2. Memahami wewenang Ahli Madya K3 Umum.
  3. Mampu melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja.
  4. Memahami prinsip-prinsip K3 di lingkungan kerja.
  5. Mampu merencanakan dan menyusun program K3 untuk perusahaan.
  6. Mampu melaksanakan program antisipasi, pengenalan, evaluasi, dan pengendalian bahaya.
  7. Mampu mengintegrasikan sistem K3 dengan manajemen perusahaan.
  8. Mampu melakukan sosialisasi K3 di lingkungan kerja perusahaan.
  9. Meningkatkan citra perusahaan dengan menjadi ahli madya K3 umum yang kompeten.
Materi Ahli K3 Umum
    1. Penerapan dasar-dasar K3 di lingkungan kerja.
    • Pencegahan dan pengurangan kecelakaan.
    • Pencegahan dan pengurangan kebakaran.
    • Pencegahan dan pengurangan bahaya peledakan.
    • Alur/jalan untuk keselamatan pekerja dari bahaya.
    • Alat pelindung diri pekerja.
    • Kebersihan, kesehatan, dan ketertiban kerja.
    1. Perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait K3
    1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
    2. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
    3. Peraturan pemerintahan nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
    4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
    1. Sistem manajemen K3 di perusahaan.
    2. Manajemen risiko lingkungan kerja.
    3. Sistem pemadam kebakaran.
    4. Sistem tanggap darurat.
    5. Manajemen sistem kebersihan dan sanitasi lingkungan kerja.
    6. Audit internal sistem manajemen K3.

     

Download

Untuk Informasi lebih detail tentang program training yang kami selenggarakan, silahkan download silabus & jadwal public training satu tahun

Schedule Sertifikasi Kemnaker & BNSP Tahun 2022

Form Pendaftaran Peserta Public Training